Surat Aspirasi Menyikapi RUU EBT kepada Komisi VII DPR RI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Kata Mereka

Daftar Isi

Surat Aspirasi

Pendahuluan

Nomor             : 212/HMTM PATRA/XX/2021

Perihal             : Surat Aspirasi Menyikapi RUU EBT kepada Komisi VII DPR RI

Lampiran         : –

 

Yth. Pimpinan/Anggota Komisi VII DPR RI

Jalan Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Senayan

Kota Jakarta Pusat

Dengan hormat,

            Kami atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan “PATRA” ITB sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Kementerian ESDM terkait pembuatan RUU EBT yang masuk ke prolegnas 2021. Upaya ini sebagai langkah awal Indonesia menciptakan energi bersih dan mempercepat target bauran EBT yaitu 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050.

            Dalam proses perumusannya RUU ini memiliki pro dan kontra mulai dari dukungan sebagai payung hukum EBT hingga penolakan energi nuklir. Setiap peraturan tentunya dapat memiliki kekurangan, namun yang terpenting adalah bagaimana pemangku kebijakan bisa melihat kekurangan tersebut dan menerima masukan dari berbagai pihak.

Kami membuat surat aspirasi ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sektor energi di Indonesia dan juga bentuk partisipasi pemberian masukan EBT yang tertera pada Pasal 59 Ayat 2 RUU EBT. Harapan kami surat ini dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI.

            Setelah kami melakukan kajian terhadap RUU EBT yang terbit pada tanggal 13 September 2021 di website DPR RI, melalui surat ini kami memberikan beberapa rekomendasi terkait konten RUU EBT serta pengembangan EBT, sebagai berikut.

Rekomendasi terkait konten RUU EBT

1. Menambah Pengertian dari Energi Baru dalam RUU EBT di Pasal 1

Pengertian dari “energi baru” di RUU EBT masih dirasa subjektif dan minim informasi penjelasannya. Singkatnya, dalam RUU EBT, energi baru didefinisikan sebagai “semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan”. Dalam konteks ini terdapat kata “energi terbarukan” dan “tak terbarukan” dimana tidak ada informasi batasan dari energi terbarukan dan tak terbarukan dalam definisi “energi baru” ini.

Saran dari kami adalah apabila pengertian “energi baru” yang tertulis dalam dokumen “Naskah Akademik RUU EBT” dimasukkan juga ke dalam dokumen RUU EBT. Pengertian energi baru yang tertulis dalam naskah akademik adalah sebagai berikut: “Energi baru adalah  energi  yang dikembangkan dari  hasil  ristek  dan pengembangan teknologi yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok energi fosil atau energi terbarukan” dan dapat juga ditinjau dari proses pengembangan teknologi energi baru.

Pengertian tambahan ini dirasa penting untuk menghindari perdebatan, seperti apakah bisa energi baru pindah ke energi terbarukan/tak terbarukan karena teknologi yang dipakai sudah tidak baru lagi.

2. Memindahkan/Menambahkan Peraturan Nuklir di RUU EBT ke Peraturan Turunan

Dalam dokumen RUU EBT, terdapat peraturan terkait nuklir yang tertulis dalam Pasal 10 sampai Pasal 15 pada Bab Energi Baru. Peraturan terkait nuklir dalam dokumen RUU EBT ini cukup banyak dan penting dalam pengembangan nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Namun, dalam penamaan RUU EBT ini tidak menyebutkan kata nuklir, sehingga orang yang ingin mengetahui terkait nuklir harus mencari informasi lagi yang menyebutkan nuklir berada di RUU EBT atau UU EBT apabila sudah disahkan. Dalam RUU ini juga tidak dijelaskan mengenai peraturan jenis energi lainnya selain nuklir.

Saran dari kami agar siapapun yang ingin mengetahui peraturan terkait nuklir dapat lebih mudah mencarinya, adalah:

  1. Memindahkan peraturan perincian terkait nuklir ke peraturan turunan nantinya yang lebih khusus, atau
  2. Mencantumkan di peraturan turunan terkait nuklir nantinya bahwa peraturan perincian nuklir juga terdapat dalam UU EBT.

3. Menghilangkan Kata CBM (Coal Bed Methane) di Naskah Akademik dan Bagian Penjelasan dalam RUU EBT

Naskah Akademik dan Bagian Penjelasan dalam RUU EBT masih menyebutkan CBM atau Gas Metana Batubara sebagai sumber energi baru. Padahal CBM dapat dimasukkan ke dalam kelompok energi fosil yang berupa gas bumi. Ini dibuktikan dengan diaturnya CBM oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. [1]

CBM juga terdapat pada Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Dalam peraturan tersebut, menyebutkan Migas Non Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya Minyak dan Gas Bumi dengan permeabilitas yang rendah. Penjelasan ini sangat sesuai dengan Gas Metana Batubara. Selain itu, peraturan ini mengatakan bahwa CBM harus disetujui oleh SKK Migas yang berarti CBM merupakan bagian dari gas bumi. Hal ini karena SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.[2]

CBM juga masuk di beberapa peraturan seperti:

  • Permen ESDM No. 5 Tahun 2012 (Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Non Konvensional)
  • Permen ESDM No. 36 Tahun 2008 (Pengusahaan Gas Metana Batubara)

Pada PP No. 79 Tahun 2014 (Kebijakan Energi Nasional) CBM masuk ke dalam energi baru, PP ini masih memasukkan CBM ke energi baru karena peraturan migas non konvensional baru ada pada tahun 2015. Di RUU EBT sekarang kata CBM pada Pasal 9 Ayat 1 telah dihilangkan dari dokumen tahun sebelumnya, namun dalam bagian penjelasan dan  Naskah Akademik 2021 masih menyebutkan CBM masuk ke energi baru.

Saran dari kami adalah menghilangkan kata CBM dari bagian Penjelasan RUU EBT dan Naskah Akademik.

[1] Sembilan WK CBM Lakukan Tes Produksi. (2018, Oktober 15). Diambil kembali dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia : https://migas.esdm.go.id/post/read/sembilan-wk-cbm-lakukan-tes-produksi 

[2] Profil. (2018). Diambil kembali dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi: https://www.skkmigas.go.id/about-us/profile

4. Mempertimbangkan Kembali Definisi Kata Berkelanjutan pada Kata Pengantar di Naskah Akademik

Pada kata pengantar di naskah akademik, berkelanjutan didefinisikan sebagai sumber yang tidak pernah habis. Menurut definisi energi baru yang tertera pada Pasal 1 Ayat 2, energi baru dapat juga berasal dari sumber energi tak terbarukan. Tertulis juga bahwa Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus (Pasal 1 Ayat 8).

Kata berkelanjutan juga ditemukan pada asas EBT, yaitu “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Pengertian asas ini bahwa penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Penjelasan asas ini sesuai dengan Energi Baru maupun Energi Terbarukan.

Saran dari kami adalah hanya menuliskan kata “berkelanjutan” dengan menghilangkan definisinya yaitu “sumber yang tidak pernah habis” atau menggantinya dengan berkelanjutan adalah pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

5. Memperhatikan Pemberian Insentif dan Subsidi Energi Baru dan Terbarukan yang Tidak Membebani Negara

Pemberian insentif dan subsidi Energi Baru dan Terbarukan merupakan salah satu pendorong dalam pengembangan EBT di Indonesia. Perkembangan EBT ini dapat mencapai target EBT dalam bauran energi nasional dan juga sebagai upaya mitigasi perubahan iklim global seperti tertulis pada Pasal 3 huruf i. Namun, pemberian insentif dan subsidi perlu diperhatikan dan dikaji lebih agar perekonomian negara tidak terbebani. Hal ini akan sejalan dengan Pasal 3 huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan EBT adalah mendukung perekonomian nasional.

Saran dari kami adalah memperjelas insentif dan subsidi yang diberikan dalam RUU EBT atau mempercepat pembuatan peraturan turunan terkait insentif dan subsidi yang meningkatkan perkembangan EBT namun tetap mempertimbangkan mendukung perekonomian nasional dalam hal ini adalah dana APBN dan/atau APBD sebagai sumber dana insentif dan subsidi. Dampak ini karena pemberian insentif dan subsidi menggunakan dana tersebut sesuai pada Pasal 56 Ayat 2 dan 3.

Selain itu, apabila pemberian insentif dan subsidi tujuan utamanya hanya untuk mengurangi emisi global dirasa kurang. Karena saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dimana sektor energi sudah saatnya menjadi penggerak ekonomi. Berbeda dengan negara besar lainnya seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Rusia yang perekonomiannya lebih baik. Negara tersebut merupakan negara dengan penyumbang terbesar emisi global menurut World Resources Institute, China 26.1%, Amerika Serikat 12.67%, Uni Eropa 7.52%, India 7.08%, dan Rusia 5.35%. Sedangkan Indonesia persentasenya lebih kecil, yaitu sebesar 2.03% dengan emisi terbesarnya berasal dari listrik, pertanian, transportasi, limbah, dan manufaktur.[1] Sehingga, upaya dalam mitigasi perubahan iklim global pengaruhnya kecil apabila negara besar lainnya tidak mengurangi emisi mereka dan sektor dalam negeri lainnya juga tidak mengurangi emisi mereka. Untuk itu akan sia-sia rasanya jika mengorbankan APBN dan/atau APBD demi pengaruh yang kecil ini.

[1] Friedrich, J., Ge, M., & Pickens, A. (2020, Desember 10). This Interactive Chart Shows Changes in the World’s Top 10 Emitters. Diambil kembali dari World Resources Institute: https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters

Rekomendasi terkait pengembangan EBT

1. Meningkatkan Eksplorasi dan Eksploitasi Uranium sebagai Sumber Nuklir

BATAN mencatat tingkatan potensi sumber daya Uranium di seluruh Indonesia mencapai 70.000 ton. Dari 70.000 ton uranium tersebut, 59.288 ton kategori hipotetik, 2.648 ton kategori tereka, 6.456 ton terindikasi, dan 1.608 ton kategori terukur. Dari besarnya kategori hipotetik ini, maka perlu dipertimbangkan lagi apabila ingin membangun PLTN. Namun, apabila Indonesia berhasil memanfaatkan semua uraniumnya yaitu 70.000 ton, maka dapat membangun 7 PLTN selama 40 tahun. Melihat kategori terukur hanya 1.608 ton, Indonesia dapat membangun 1 PLTN saja selama 6 tahun. PLTN dalam bahasan ini menggunakan jenis PWR dengan kapasitas 1.000 Mwe yang membutuhkan 244,68 ton uranium per tahunnya.[1] 

Jika PLTN telah dipasang dan sumber daya uraniumnya tidak mencukupi, maka pemerintah harus melakukan impor. Walaupun impor ini diperbolehkan dalam Pasal 23, namun akan lebih baik jika berasal dari negara sendiri. Selain potensi yang besar, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri pertambangan Indonesia. Hal ini selaras juga dengan penjelasan “asas kedaulatan dan kemandirian” pada Pasal 2 huruf f yaitu penyelenggara EBT mengutamakan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk dimanfaatkan sendiri.

[1] Bastori, I., & Birmano, M. D. (2017). Analisis Ketersediaan Uranium di Indonesia untuk Kebutuhan PLTN Tipe PWR 1000 MWe. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 19, No. 2, 95-102.

2. Aspek Penempatan PLTN (Konsumen, Akses, dan Keamanan)

Penempatan PLTN harus mempertimbangkan wilayah yang strategis yaitu terdapat permintaan yang tinggi, akses yang mudah, dan aman dari bencana. Permintaan yang tinggi bisa dilihat dari banyaknya konsumen di wilayah tersebut, baik dari industri ataupun rumahan. Hal ini dikarenakan energi yang dihasilkan PLTN sangat besar dan biaya pembangunannya mahal mulai dari dana awal dan operasionalnya. Sehingga listrik yang dihasilkan harus dimanfaatkan semua.

Apabila di wilayah tersebut permintaan tidak mencukupi, maka pertimbangan lainnya adalah mencari wilayah yang mudah di akses. Dimana listrik yang dihasilkan PLTN dapat ditransportasikan ke wilayah lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor keamanannya. Walaupun teknologi terus berkembang sehingga resiko kecelakaan dapat diminimalisasi, akan lebih baik apabila pemerintah menetapkan wilayah yang tidak rawan terjadi bencana sebagai lokasi pembangunan PLTN.

3. Pengembangan EV harus Sinergi dengan Pembangunan EBT

Kendaraan listrik atau EV saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aksi nyatanya adalah pembangunan dan investasi baterai yang mencapai lebih dari 15 triliun rupiah.[1] Pabrik ini akan membuat pengembangan EV di Indonesia menjadi lebih mudah dan meningkatkan kecenderungan masyarakat beralih ke EV. Saat EV meningkat, maka permintaan listrik juga meningkat. Peningkatan ini harus bersinergi dengan perkembangan EBT di Indonesia. Apabila EBT tidak bisa memenuhi peningkatan kebutuhan permintaan listrik, maka pembangkit listrik dari energi tak terbarukan akan meningkat.

Peningkatan EV tidak selalu bagus bagi EBT, apabila dari permintaan listrik yang tinggi dan EBT kalah bersaing dengan PLTU maka perkembangan EBT akan sulit. PLTU saat ini memiliki kelebihan dari EBT yaitu sumber energinya yang murah, bersifat stabil, dan tak terbatas periode atau kondisi tertentu seperti cuaca, alam, dan lainnya. Namun, EBT harus tetap dikembangkan dengan memperbanyak EBT yang resikonya rendah walau skalanya kecil, salah satunya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS ini dapat memiliki keunggulan jika dibangun pada kapasitas tertentu dan terkoneksi dengan strong grid.[2] Sehingga cocok dikembangkan dalam skala besar agar dapat bersaing dan mencapai target EBT dalam bauran energi nasional.

[1] Pabrik Baterai Listrik Senilai Rp15 T Mulai Dibangun di RI. (2021, September 15). Diambil kembali dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915103329-532-694552/pabrik-baterai-listrik-senilai-rp15-t-mulai-dibangun-di-ri

[2] Sari, D. P., Kurniasih, N., & Yogianto, A. (2018). KAJIAN PERENCANAAN PLTS TERHUBUNG KE GRID UNTUK MELAYANI SUPLAI DAYA LISTRIK DI MENARA STT – PLN. Jurnal Sutet Vol. 8 No.1 , 13-20.

Penutup

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek diatas, HMTM “PATRA” ITB menyatakan sikap mendukung untuk disahkannya RUU ini menjadi UU untuk mempercepat pengembangan EBT di Indonesia, dengan harapan meminta Komisi VII DPR RI melihat dan merespon pandangan kami.

Demikian surat aspirasi ini kami sampaikan. Atas perhatian pimpinan/anggota komisi VII DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Semoga RUU ini menjadi jawaban akan tantangan energi di masa depan dan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi yang tertera pada Paris Agreement selaras dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Bandung, 29 Oktober 2021

Surat Aspirasi Meyikapi RUU EBT (.pDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bantu Website PATRA Menjadi Lebih Baik!

Berikan Penilaian Untuk Website PATRA Saat Ini