E-Letter : Edisi Februari 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Kata Mereka

Isu I

Pernyataan Sikap : Selamatkan Warga Wadas Dari Penindas!

Kekerasan atas nama pembangunan terus menerus terjadi, salah satunya terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 8 Februari 2022.

Ribuan personel gabungan dari unsur gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dengan kelengkapan seperti senjata, tameng, hingga anjing mengepung dan memasuki Desa Wadas, dalam rangka pengadaan Quarry atau pertambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai bahan konstruksi untuk Bendungan Bener.

Ribuan aparat tersebut, melakukan pengejaran dan intimidasi terhadap warga, bahkan melakukan serangkaian penangkapan kepada warga yang dianggap melakukan provokasi dan mengganggu proses pengukuran tanah. 

Pendamping hukum warga pun tak luput dari aksi represi aparat. Salah seorang advokat LBH Yogyakarta yang menangani perkara ini diamankan bersama lima kawan solidaritas dan seorang seniman. Secara total, terdapat 66 orang yang digelandang ke Polres Purworejo. Di antara orang-orang yang ditahan tersebut ada yang diperiksa terkait dugaan melanggar Pasal 212 KUHP dengan alasan menyembunyikan kentongan dan berkumpul saat polisi datang.

Kepolisian dan TNI melakukan penyisiran ke Masjid, Balai Desa, rumah, serta pos penjagaan milik warga.  Sehingga menyebabkan trauma & aktivitas ekonomi warga terhambat. 

Kesimpulan & Pernyataan Sikap KM ITB

Kasus yang terjadi di Desa Wadas ini menggambarkan bahwa penanganan konflik agraria masih diwarnai tindak kekerasan dan represifitas pemerintah. Konflik kepentingan terhadap kepemilikan lahan seringkali dibungkus dengan narasi “Kepentingan Pembangunan” untuk menjustifikasi kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat marjinal. Menanggapi serangkaian kejadian yang terjadi di Desa Wadas, kami, Keluarga Mahasiswa ITB menyatakan sikap sebagai berikut:

 

  1. Mengutuk segala kekerasan, tindakan represif, dan intimidasi dari aparat terhadap warga Wadas.
  2. Mendesak aparat untuk segera menghentikan pengepungan Desa Wadas dengan menarik seluruh pasukan aparat kepolisian dari Desa Wadas dan sekitarnya.
  3. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran yang terjadi dalam operasi pengerahan aparat ke Desa Wadas.
  4. Meminta pemerintah untuk memberikan bantuan pemulihan kondisi warga yang mengalami trauma dan kerugian lainnya.

Isu II

Angan Kampus Aman: Merdekakah Kampus dari Kekerasan Seksual?

Saat ini, kasus-kasus kekerasan seksual di berbagai kampus di Indonesia telah banyak terjadi. Banyak dari kasus tersebut yang selesai, tetapi lebih banyak lagi yang mandek dengan berbagai alasan, diantaranya seperti belum adanya aturan yang jelas mengenai kekerasan seksual, pihak kampus yang tidak mengerti dan tidak berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual, hingga laporan yang tidak diindahkan.

Menanggapi semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang selanjutnya dalam policy brief ini disebut sebagai Permendikbud PPKS. Permendikbud ini dibuat untuk menangani kekerasan seksual yang selama ini luput dari penanganan pihak kampus, dan mengamanatkan agar kampus-kampus di Indonesia membuat peraturan dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. 

Tujuan kajian
  1. Menentukan kekurangan dalam substansi dan tata laksana Permendikbud PPKS yang dapat menjadi masukan untuk perbaikan.
  2. Menentukan kebutuhan mahasiswa dalam rangka menangani kekerasan seksual di kampus ITB.
  3. Menentukan rekomendasi terhadap tindak lanjut rektorat atas Permendikbud 30/2021.
Ruang Lingkup

Kajian ini membahas seputar Permendikbud PPKS dan kondisi kekerasan seksual di ITB – kasus-kasus yang ada dan kebijakan pencegahan dan penanganan yang berlaku, serta tindak lanjut pihak kampus ITB terhadap Permendikbud PPKS. Selain itu, kajian ini juga membahas mekanisme PPKS yang diterapkan di kampus dalam negeri dan luar negeri guna menjadi perbandingan terhadap substansi Permendikbud PPKS dan regulasi eksisting yang diterapkan pada lingkup ITB.

Rekomendasi Prosedur Penerapan Permendikbud PPKS di ITB
  1. Tetap membuat peraturan rektor yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan segala tindakan PPKS di lingkungan ITB.
  2. Pembuatan peraturan rektor dan SOP PPKS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil.
  3. ITB sebisa mungkin tetap mengikuti prosedur yang diamanahkan PPKS — membentuk Pansel, kemudian baru Pansel menyeleksi Satgas. Pelatihan dapat dilakukan secara berkala, dan penambahan anggota Satgas juga dapat dilakukan secara berkala (hal ini tidak bertentangan dengan Permendikbud).
  4. Jumlah anggota Satgas harus diperbanyak, karena jumlah mahasiswa sarjana aktif ITB kurang lebih 16 ribu, serta di tahun pertama penerapan PPKS di ITB, Satgas juga sekaligus bertugas untuk membuat SOP dan mekanisme PPKS, sehingga beban kerjanya sangat berat. Belum lagi jika mahasiswa pasca sarjana juga akan ditangani, maka rencana jumlah Satgas saat ini (15 orang) sangat tidak mencukupi.
  5. ITB harus tetap transparan dalam keseluruhan proses pembentukan Satgas. Transparansi penting agar publik mengetahui dan korban dapat percaya terhadap Satgas dan mekanisme PPKS yang diterapkan di ITB.
  6. ITB harus menjamin keamanan, kesehatan (fisik dan mental), dan imbalan kerja yang cukup bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota Satgas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bantu Website PATRA Menjadi Lebih Baik!

Berikan Penilaian Untuk Website PATRA Saat Ini