E-Letter : Edisi Desember 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
Kata Mereka

Bagian I

TAP Ulang Komite Eksplorasi

TAP Nomor 036 Tahun 2021

Tentang Perubahan Ketetapan Kongres KM ITB No 25 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Komite Eksplorasi KM ITB Periode 2021/2022.

Latar Belakang dibentuknya Komite Eksplorasi

Untuk menjalankan fungsi FPAG dalam merumuskan permasalahan setiap elemen lembaga KM ITB. Permasalahan tersebut dapat dikerucutkan menjadi 3 isu utama :

  1. Tujuan dan Orientasi KM ITB

  2. Basis Keterwakilan KM ITB

  3. Relasi Antar Elemen KM ITB

Apa itu Komite Eksplorasi ?

Komite Eksplorasi KM ITB merupakan Komite yang memiliki tugas khusus (Task Force) dalam melakukan peninjauan, perencanaan, pengkajian, perancangan, dan pendiseminasian rekomendasi kebijakan mengenai sistem KM ITB.

Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Melanjutkan pembahasan Komite Eksplorasi sebelumnya.
  2. Pengkajian dan perancangan rekomendasi kebijakan mengenai Lembaga Sentral Kemahasiswaan ITB.
  3. Koordinasi pelaksanaan pengkajian dan perancangan rekomendasi kebijakan mengenai
    Lembaga Sentral Mahasiswa ITB dengan badan kelengkapan KM ITB.
  4. Diseminasi hasil peninjauan yang telah dilakukan mengenai Lembaga Sentral Mahasiswa
    ITB
  5. Membuat dokumen hasil sebagai bentuk jawaban atas permasalahan-permasalahan atau
    isu-isu yang ada.

Posisi dan Keanggotaan Komite Eksplorasi

Komite Eksplorasi KM ITB bertanggung jawab dan berada dibawah Kongres KM ITB khususnya Komisi Studi Legislasi dan Pengembangan Sistem.

Hak Komite Eksplorasi

  • Mengajukan kajian/bahasan ke Kongres KM ITB terkait isu.
  • Meminta bantuan Kongres KM ITB untuk menghimpun aspirasi dari massa KM ITB.
  • Meminta bantuan kepada Badan Kesekretariatan terkait dengan bidang administrasi, keuangan, komunikasi dan publikasi
  • Menerima atau menolak tugas yang diberikan oleh Kongres KM ITB diluar ketentuan yang disepakati.

Kewajiban Komite Eksplorasi

  • Melaporkan progres pelaksanaan secara berkala kepada Kongres KM ITB (min 3 bulan sekali)
  • Membuat dokumen hasil pembahasan.
  • Melakukan pembahasan terkait isu yang disepakati
  • Menerima atau menolak tugas yang diberikan Kongres KM ITB di luar ketentuan yang disepakati dengan persetujuan kedua belah pihak.

Bagian II

Masalah Korupsi Di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Zaman Orde Lama

Langkah yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi.

2. Zaman Orde Baru

Masa Orde Baru bisa dibilang masa yang paling banyak mengeluarkan peraturan, namun tidak mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia. Beberapa pemyimpangan pada orde baru :

  • Parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah.
  • Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah, lembaga yudikatif dilemahkan oleh rezim orde baru
  • Membatasi dan mengintervensi ruang gerak masyarakat sipil

3. Zaman Reformasi

Kasus korupsi pada zaman reformasi diantaranya kasus korupsi bulog dan maraknya korupsi
dalam BUMN.

Langkah yang dilakukan pemerintah :

  • MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
  • Membentuk lembaga-lembaga seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
  • Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Beberapa analisis mengenai korupsi di Indonesia

  • Tingkat korupsi semakin parah terlihat penurunan IPK dan indikator pengendalian korupsi WGI
  • Upaya pelemahan pemberantasan korupsi telah menyasar aspek hukum dan kelembagaan
  • Berdasarkan tinjauan sistem, fenomena korupsi didominasi proses timbal balik positif,
    sehingga peningkatan korupsi akan menciptakan kondisi yang memperkuat peningkatan
    tersebut
  • Indonesia belum mengatur ketentuan anti korupsi dalam konstitusi
  • Rasio pajak Indonesia masih sangat rendah akibat tingginya pelanggaran pajak, seperti
    understatement of income, overstatement of the deductions, dan non-reporting of income

Infografis Isu Kongres Desember 2021

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bantu Website PATRA Menjadi Lebih Baik!

Berikan Penilaian Untuk Website PATRA Saat Ini